PKS Layak Dihukum

Oleh Putra Minggu, 16 Oktober 2011 03:29

Manuver politik yang dilakukan PKS pada detik-detik terakhir menjelang reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II perlu disikapi secara tegas oleh Presiden SBY. Pasalnya, manuver tersebut tidak hanya mengganggu konsentrasi Presiden dalam menata ulang KIB II, tetapi lebih dari itu telah melakukan ancaman secara tidak langsung kepada Presiden. Ancaman yang bersifat politis ini adalah bukti ketidakloyalan PKS kepada SBY.

Demikian dikatakan Ketua Umum PP. Pemuda Muhammadiyah, Saleh P. Daulay kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu.

"Pernyataan sikap PKS dalam merespon reshuffle kabinet betul-betul sikap perlawanan terhadap SBY. Bayangkan, mereka secara tegas berani mengancam SBY untuk keluar dari kabinet bila menteri mereka ada yang diganti. Sikap seperti ini memperlihatkan sikap sombong PKS. Apalagi bila dibandingkan dengan sikap anggota koalisi lain yang jumlah suaranya di parlemen jauh lebih besar," tegas Saleh.

Lanjut Saleh, sikap PKS ini juga sangat tidak proporsional. Di satu pihak mereka selalu berteriak-teriak kalau reshuffle kabinet itu adalah hak preogratif presiden. Tetapi di pihak lain mereka mengintervensi hak preogratif itu melalui pernyataan yang mengandung unsur ancaman kepada SBY. Kalau benar PKS mengakui reshuffle kabinet adalah hak preogratif presiden, sebaiknya mereka tidak perlu ikut campur apalagi melakukan intimidasi politik kepada presiden.

Selain itu, dalam perjalanan koalisi dalam dua tahun terakhir ini, PKS selalu saja tidak bersikap kooperatif dengan keinginan SBY. Hal ini terbukti dengan sikap dan pandangan PKS dalam menyikapi masalah kasus bailout Bank Century dan pembentukan Panitia Khusus Mafia Pajak di parlemen beberapa waktu lalu. Sikap politik semacam ini bukanlah sikap politik mitra koalisi yang baik.

"Di saat SBY butuh dukungan mereka di parlemen, mereka ramai-ramai menolak mendukung. Sementara, di saat SBY mau me-reshuffle kabinet, mereka seakan-akan hendak menyatakan bahwa merekalah pendukung SBY dari awal sehingga menteri mereka tidak boleh diganti begitu saja," tambah Saleh.

Menyikapi masalah ini, Saleh yang juga dosen FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menyatakan bahwa sudah tepat jika SBY menggunakan momentum reshuffle ini untuk menghukum PKS. Ini penting dilakukan SBY sebagai pembelajaran politik bagi semua komponen bangsa. Tanpa dukungan PKS, pemerintahan SBY masih tetap solid dan kuat.

"Saya kira SBY bisa menghukum PKS dengan mengambil 2 kementerian dari 4 kementerian yang mereka punya. Saya kira, 2 kementerian sudah sangat pas bagi PKS bila dibandingkan dengan sikap dan perilaku politik mereka selama ini. Bila mereka tidak menerima, ya SBY harus rela mempersilahkan mereka menonton di luar ring. Apalagi PKS selalu menyatakan bahwa masih banyak arena pengabdian yang bisa mereka lakukan selain berkiprah di kabinet," demikian Saleh mengakhiri.

Sumber : http://www.pemuda-muhammadiyah.or.id/component/content/article/318-berita-depan/1809-pks-layak-dihukum.html